Narsono Son
Surakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (12/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian ImigrasidanPemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah, termasuk Kepala Lapas Purwokerto, Bapak Aliandra Harahap.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Reformasi Pemasyarakatan, guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, responsif, dan akuntabel.
Acara diawali dengan sambutan dari Pejabat Ditjen Pemasyarakatan, dilanjutkan sambutan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI, yang menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan serta memperkenalkan anggota tim.
Selanjutnya, Kepala Rutan Kelas I Surakarta, Bhanad Shofa Kurniawan, memaparkan materi berjudul “Evaluasi Implementasi Reformasi Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Surakarta: Menuju Sistem yang Humanis, Responsif, dan Akuntabel.
“Reformasi Pemasyarakatan merupakan langkah nyata dalam membangun sistem yang lebih humanis, responsif, dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, pembinaan, dan pengamanan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta profesionalitas petugas, " ujarnya.
Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut, Ketua Tim Komisi XIII DPR RI, Bapak Rinto Subekti, S.E., M.M., menyampaikan apresiasinya terhadap jajaran pemasyarakatan di jawa tengah.
"Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan reformasi pemasyarakatan. Kami mengapresiasi upaya dan inovasi yang telah dilakukan jajaran pemasyarakatan, baik di Rutan maupun Lapas, dalam mewujudkan sistem yang lebih humanis, responsif, dan akuntabel, " ujarnya.
Paparan tersebut menyoroti capaian, tantangan, dan inovasi yang dilakukan dalam pelaksanaan reformasi pemasyarakatan di lapangan. Dalam sesi pendalaman dan tanya jawab, anggota Komisi XIII DPR RI memberikan masukan dan rekomendasi terkait peningkatan pelayanan, pembinaan warga binaan, serta optimalisasi sumber daya manusia pemasyarakatan.
Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan penegasan komitmen untuk memperkuat sinergi antara DPR RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta seluruh jajaran pemasyarakatan, khususnya wilayah Jawa Tengah, dalam mendukung keberlanjutan reformasi pemasyarakatan di Indonesia.
(Humas Lapas Purwokerto)
Ahmad Rohanda 
